Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum di tubuh Pertamina. Dalam sebuah episode podcast yang disiarkan di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Rabu, 5 Maret 2025, ia menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan sebagai aset vital bangsa.
“Kita semua marah dan benci kepada oknum Pertamina yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan rakyat. Namun, kita harus ingat bahwa Pertamina itu milik Bangsa Indonesia. Kita dukung pembersihan tikus dan sampah dalam suatu rumah, tapi jangan kita bakar rumahnya!” ujar Bambang.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikapnya yang berimbang dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Pertamina. Ia menegaskan bahwa meskipun ada individu yang terlibat dalam praktik korupsi, perusahaan tetap memiliki peran strategis dalam penyediaan energi bagi masyarakat.
Dalam podcast tersebut, Bambang menjelaskan bahwa permasalahan di tubuh Pertamina juga berkaitan dengan regulasi dan struktur organisasi yang ada. Ia menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang Migas agar pengelolaan sektor energi lebih terintegrasi dan efektif.
“Kami di DPR berkomitmen untuk mendorong perbaikan tata kelola di sektor migas, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kami akan terus mengawasi dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi,” tegasnya.
Selain itu, Bambang juga menggarisbawahi pentingnya peran Pertamina dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa tindakan tegas terhadap oknum korup harus dilakukan tanpa menghancurkan fondasi perusahaan yang selama ini berkontribusi besar bagi negara.
“Kami tidak ingin masyarakat kehilangan akses terhadap energi hanya karena kesalahan segelintir oknum,” tambahnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus bersatu dalam mendukung pembersihan korupsi di Pertamina.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk memperbaiki tata kelola tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak dapat bersatu dalam memperkuat Pertamina sebagai aset bangsa.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Pertamina dapat kembali berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(fg/rd)
